Rabu, 06 Mei 2009

Penulisan Gelar

Tanggal : 2006-12-20
Menyoal (Lagi) Gelar AkademikOleh Dr. ENGKUS KUSWARNO, M.S.
PELANGGARAN atas pemberian gelar akademik yang tidak memenuhi ketentuan, baik cara perolehan atau pemberian maupun penggunaannya (termasuk gelar akademik "aspal") memiliki konsekuensi dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah.
Membicarakan gelar akademik pada saat sekarang, mungkin tidak populer, tetapi penting, mengingat sudah tidak berlakunya Kepmendikbud No. 036/U/1993 tentang Gelar Akademik. Anehnya, mayoritas gelar akademik lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih menggunakan acuan kepmen tersebut. Lihat saja misalnya gelar S.Sos. bagi lulusan sarjana bidang ilmu sosial, atau M.Si. bagi magister pada mayoritas bidang ilmu, padahal sejak diberlakukan Kepmendiknas No. 178/U/2001 gelar tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 24). Artinya, selama lima tahun belakangan ini terjadi pelanggaran pemberian gelar akademik oleh perguruan tinggi.
Apa yang dilanggar?
Negara kita berasaskan hukum, dan hukum positif diatur oleh negara, termasuk pemberian gelar akademik bagi lulusan perguruan tinggi. Kepmendiknas 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi dan landasan hukum di atasnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta PP 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi memberi acuan hukum bagi penyelenggara pendidikan tinggi dalam memberikan gelar akademik bagi lulusannya.
Pemerintah (melalui keputusan menteri) hanya menyeragamkan gelar bagi sarjana disingkat hurup S dan magister disingkat hurup M (Pasal 7), sedangkan singkatan di belakang huruf tersebut disesuaikan berdasarkan bidang keahlian dan diserahkan kepada perguruan tinggi yang memberikannya kemudian penetapannya oleh Dirjen Dikti (Pasal 8).
Kepmendiknas 178 ini berbeda dengan Kepmendikbud 036 sebelumnya yang merinci setiap gelar akademik tersebut. Misalnya, sarjana sastra gelar akademiknya S.S., sarjana ilmu komputer S.Kom., magister beberapa bidang ilmu bergelar M.Si., sedangkan bidang humaniora M.Hum. Berdasarkan Pasal 24 Kepmendiknas 178 pemberian gelar tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan yang baru tersebut memberi semangat gelar akademik yang beragam. Walaupun demikian, Dirjen Dikti berperan dalam penetapannya, berdasarkan usulan perguruan tinggi yang mengajukan. Salah satu dasar penetapan pemberian gelar tersebut adalah kelompok bidang ilmu berdasarkan norma dan kepatutan akademik (Pasal 8).
Pelanggaran atas pemberian gelar akademik yang tidak memenuhi ketentuan, baik cara perolehan atau pemberian maupun penggunaannya (termasuk gelar akademik "aspal") memiliki konsekuensi dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah (Pasal 67, UU No. 20 Tahun 2003).
Program studi atau jurusan?
Salah satu pertimbangan pemberian gelar akademik tersebut adalah program studi (prodi), artinya nama atau singkatan gelar harus disesuaikan dengan kelompok bidang ilmu atau program studi (Pasal 2 dan Pasal 8). Pemberian gelar ini harus ditulis pada ijazah secara lengkap nama program studi dan singkatannya (Pasal 3). Di mana ciri identitas nama jurusannya? Pengertian prodi dan jurusan sering kali masih membingungkan para akademisi di perguruan tinggi, padahal ketentuannya sangat jelas.
Kepmendiknas 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (terutama Pasal 1 Ayat 20 dan 22) menjelaskan perbedaan keduanya, bahkan secara detail dituangkan dalam SK Dirjen Dikti No. 108/DIKTI/Kep/2001 yang mengatur cara perizinan pembukaan prodi dan atau jurusan.
Pada hakikatnya prodi adalah "isi", sedangkan jurusan adalah "wadah", sama seperti "wadah" fakultas dan universitas/sekolah tinggi/institut. Jadi yang berhubungan dengan pemberian gelar akademik ini hanya berkaitan dengan ciri akademik yang tercermin dari prodi, bukan pada "wadah"-nya baik berupa jurusan, fakultas atau universitas.
Dengan mengikuti pemahaman pasal-pasal ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa prodi dapat diselenggarakan di jurusan atau fakultas mana pun, bergantung perguruan tinggi pengelola prodi tersebut menempatkannya. Dengan demikian, bisa jadi jurusan manajemen fakultas ekonomi mengelola prodi ilmu komunikasi jika perguruan tinggi pengelola menghendaki demikian. Dengan logika yang sama, ternyata ditemukan sampai saat ini prodi ilmu perpustakaan di Unpad dikelola oleh fakultas ilmu komunikasi, sedangkan di UI dikelola oleh fakultas sastra.
Nama jurusan tidak harus sama dengan nama prodinya karena bisa jadi satu jurusan mengelola lebih dari satu prodi. Misalnya jurusan manajemen komunikasi dapat mengelola prodi ilmu komunikasi, prodi manajemen media serta prodi pelatihan dan konsultansi. Pemberian nama jurusan, diserahkan kepada institusi penyelenggara pendidikannya, sama seperti memberi nama universitas atau fakultas. Dengan demikian, bukan lagi persoalan jika nama jurusan berbeda di universitas yang satu dengan universitas lainnya, termasuk juga penempatan prodinya. Kondisi ini tidak akan membedakan pada pemberian gelar akademiknya, karena yang menjadi acuan adalah nama prodinya. Walaupun demikian, Kepmendiknas 178 memberi semangat perbedaan singkatan gelar pada satu institusi penyelenggara pendidikan tinggi dengan institusi lainnya meskipun nama prodinya sama. Jika perguruan tinggi ingin juga memunculkan ciri identitas kedaerahan masing-masing, pemberian gelar yang berbeda bukan merupakan suatu pelanggaran jika memperoleh legalitas Dirjen Dikti. Misalnya, pemberian S.I.Kom. untuk gelar akademik sarjana komunikasi lulusan Universitas Lampung, S.Ikom. diberikan kepada lulusan dari Universitas Moestopo (Beragama) atau S.Kom. diberikan kepada lulusan sarjana dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Perbedaan itu tidak jadi masalah pelanggaran hukum jika gelar tersebut diusulkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan oleh Dirjen Dikti. Tentu saja, akan lebih memudahkan orang (termasuk dunia kerja) untuk mengingat dan memahami, jika gelar akademik bagi prodi yang sama tersebut memiliki singkatan yang sama di seluruh negeri ini.
Sebutan profesional
Dalam keseharian kita sering menyebut A.Md. (ahli madya) atau profesor (guru besar) adalah gelar akademik, padahal "gelar" A.Md. bagi lulusan program diploma 3 bukan gelar akademik, melainkan sebutan profesional. Gelar akademik hanya diberikan berupa sarjana (lulusan S-1), magister (lulusan S-2), dan doktor (lulusan S-3) (Kepmendiknas 178/U/2001, Pasal 6), sedangkan bagi lulusan diploma diberi sebutan profesional, yaitu ahli pratama (lulusan D-1), ahli muda (lulusan D-2), ahli madya (lulusan D-3), dan sarjana sains terapan (lulusan D-4) (Pasal 11).
Menurut Kepmendiknas 178 Pasal 9 penulisan gelar doktor disingkat Dr. (D huruf besar dan r huruf kecil). Tentu saja salah jika menulis DR. (D besar dengan R besar). Di Amerika penulisan DR bermakna "Dining Room". Jika seorang dokter yang belum (tidak) bergelar doktor, penulisan gelarnya bukan "Dr." melainkan "dr.", dan juga tidak tepat di depan nama Presiden Republik Indonesia ditulis "DR.", seharusnya Dr. Akan menggelikan bagi orang asing yang melihat keanehan presiden republik ini memiliki gelar akademik "Dinning Room".
Satu lagi, banyak yang menganggap bahwa "profesor" adalah gelar akademik, padahal profesor itu jabatan fungsional seorang dosen yang telah memiliki kualifikasi tertentu, misalnya sekurang-kurangnya jabatan akademik Lektor dan mampu membimbing calon doktor (Pasal 104 Ayat 2 PP 60 Tahun 1999). Jangan lupa pula, bahwa pengangkatan profesor oleh menteri atas usulan pimpinan perguruan tinggi dan mendapat pengesahan dari senat perguruan tinggi tersebut (Pasal 104, Ayat 4). Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen di perguruan tinggi (pasal 105). Dengan demikian, jika sudah tidak menjadi dosen di perguruan tinggi, hilang jabatan fungsional guru besarnya dan otomatis hilang pula "gelar" profesornya.
Jadi mereka yang tertarik berburu gelar "aspal" yang mudah dibeli, sebaiknya berpikir ulang jika mendapatkan tawaran profesor jika merasa bukan sebagai dosen (guru) di perguruan tinggi atau peneliti. Akan sangat menggelikan jika di depan namanya tertulis profesor, padahal jangankan mengajar di perguruan tinggi atau meneliti, kuliah pun tidak pernah apalagi memenuhi kualifikasi mampu membimbing calon doktor. Jangan lupa pula, bahwa cara seperti ini adalah suatu pelanggaran yang akan mendapatkan sanksi hukum pidana penjara 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Suatu pembodohan yang membodohi dan tentu saja menuai sanksi. ***
Penulis, Kepala Pusat Pengkajian Komunikasi dan Pembangunan Fikom Unpad.
sumber:http://www.pikiran-rakyat.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar